Proyek Gedung Setda Salatiga Bakal Segera Dilelang

Salatiga ( Harian Proyek ) - Proyek pembangunan gedung Setda Kota Salatiga akhirnya menemui babak baru. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cipkataru) Kota Salatiga mengaku  telah menyerahkan dokumen proyek tersebut kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) guna dilakukan pengkajian serta pendalaman.

Kepala Dinas Cipkataru Kota Salatiga Mustain Suradi mengatakan dalam waktu dekat proyek pembangunan gedung yang sempat mangkrak tersebut akan dilelangkan dan diumumkan ke publik.

“Kami harap proyek gedung Setda segera dilelangkan. Hal ini harus dilakukan segera lantaran pada Juni nanti pembangunan fisik harus sudah berjalan,” katanya.

Mustain menjelaskan berdasarkan hasil kajian Manajemen Konstruksi (MK), pelaksanaan pembangunan proyek ini memakan waktu enam bulan. Pembangunan, lanjut dia, tidak bisa diselesaikan 100% karena tidak cukupnya anggaran. Menurut rencana, pembangunan gedung dengan empat lantai tersebut hanya akan dilaksanakan 70% dari perencanaan yang tertera dalam detail engeneering desaign (DED) yang dibuat pada 2011 lalu.

Hal ini terjadi karena ada lonjakan harga material selama beberapa tahun sejak ditetapkannya DED. Sehingga, anggaran yang semula sebesar Rp. 23 miliar menjadi Rp. 30 miliar.

Ini terjadi karena selama beberapa tahun belakangan harga material mengalami kenaikan yang cukup siginifikan. Sehingga anggaran yang telah ditetapkan beberapa tahun lalu tidak cukup untuk membangun gedung sesuai perencanaan awal. Karena ada kekurangan anggaran sekitar Rp7 miliar, maka pembangunan gedung kantor ini disesuaikan dengan anggaran yang ada,” terangnya.

Di sisi lain,  anggota Komisi C DPRD Kota Salatiga Suniprat mendorong tim anggaran eksekutif dan Dinas Cipkataru untuk mengalokasikan kekurangan anggaran pembangunan gedung Kantor Setda Kota Salatiga pada 2016 .

“Pembahasan kekurangan anggaran ini harus dituntaskan pada 2015. Jangan sampai pembahasannya baru pada 2016. Saya kawatir, pada 2016 nanti kita memasuki tahun politik, nantinya proyek itu dijadikan isu politik untuk kepentingan pilkada (pemilihan kepala daerah),” ungkapnya.