Jakarta ( Harian Proyek ) - Pemerintah secara resmi meluncurkan program pembangunan pembangkit
listrik berkapasitas 35 ribu Megawatt (MW) di Pantai Sambas, Yogyakarta
(4/5). Hal ini ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian
jual-beli tenaga listrik atau Power Purchased Agreement (PPA), Letter of Intent (LoI) untuk pembangunan engineering, procurement, construction (EPC), hingga groundbreaking dari beberapa pembangkit.
Setidaknya ada delapan proyek yang menjadi tonggak peresmian program 35 ribu MW, meliputi:
1. Penandatanganan PPA PLTB Samas (Yogyakarta) kapasitas 50 MW;
2. Penandatanganan PPA PLTU Kendari-3 (Sulawesi Tenggara) 2x50 MW;
3. Penandatanganan PPA PLTU Jeneponto Ekspansi (Sulawesi Selatan) 2x125 MW;
4. Penandatanganan PPA PLTA Malea (Sulawesi Selatan) 2x45 MW;
5. Penandatanganan LoI untuk EPC PLTU Grati (Jawa Timur) 450 MW;
6. Groundbreaking PLTA Jatigede (Jawa Barat) 2x55 MW;
7. Groundbreaking PLTU Takalar (Sulawesi Selatan) 2x100 MW.
8. Groundbreaking PLTU Pangkalan Susu unit 3 dan 4 (Sumatera Utara) 2x220 MW;
Kepala
pusat komunikasi publik Kementerian ESDM Saleh Abdurachman menyatakan
selain delapan proyek tadi peresmian program 35 ribu MW juga ditandai
dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) untuk tiga
proyek ketenagalistrikan, yaitu:
1. Perjanjian Jual Beli Gas
(PJBG) Antara Conoco Phillips Grissik Ltd bersama PT PLN (Persero)
dengan periode kontrak selama tiga tahun dan jumlah pemasukan untuk
pemerintah sebesar US$ 201 juta.
2. Amandemen PJBG antara
Petroselat dengan PLN dengan periode kontrak selama lima tahun dan
jumlah pemasukan untuk pemerintah sebesar US$ 15,7 juta.
3. HoA
antara Petrochina dengan PT Bumi Samudra Perkasa dengan periode kontrak
selama tujuh tahun dan jumlah pemasukan untuk pemerintah sebesar US$
82,6 juta.
“Ini sesuai dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional) yang sudah disusun pemerintah. Jadi kami harapkan
semua program ini bisa terealisasi demi meningkatkan target
elektrifikasi di Indonesia,” ujar Saleh saat dihubungi, Senin (4/5).
Saleh
mengungkapkan, PLTB Samas dan PLTA Jatigede diharapkan bisa menambah
pasokan total 120 MW hingga 2019 demi memperkuat sistem Jawa-Bali.
Sementara PLTU Kendari, PLTU Takalar, PLTU Jeneponto dan PLTA Malea yang
ditaksir akan memiliki kapasitas ketenegalistrikan mencapai 640 MW,
diharapkan mampu menambah pasokan sistem Sulawesi. Selama ini sistem
ketenagalistrikan wilayah Sulawesi merupakan salah satu yang memiliki
pertumbuhan paling tinggi.
Sedangkan pembangunan PLTU Pangkalan
Susu unit 3 dan 4 ditujukan guna memperkuat sistem Sumatera yang saat
ini telah terinterkoneksi dan tengah dilakukan peningkatan kapasitas
interkoneksi yang direncanakan selesai 2017.
“Proyek-proyek
infrastruktur ketenagalistrikan ini akan meningkatkan peluang investasi
dan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. Selain itu proyek
ini juga akan membuka lapangan pekerjaan secara langsung,” ujar Saleh.
Untuk menyukseskan program 35 ribu MW ini, tambah Saleh, Pemerintah akan
terus mendorong peran swasta guna berpartisipasi di dalam penyediaan
tenaga listrik melalui proyek EPC, skema Independent Power Producer (IPP), Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), sewa beli (Build, Lease and Transfer) serta Private Power Utility (PPU) atau penetapan wilayah usaha.
Guna
menrealisasikan rencana ini, pemerintah diketahui telah menerbitkan
regulasi untuk mendorong dan memberikan kepastian investasi swasta.
Terkait pembebasan dan penyediaan lahan, pemerintah akan
menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
“Untuk mempercepat
perizinan, pemerintah juga membentuk Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) yang dikoordinasikan oleh BKPM,” tandasnya.
